Imigrasi Tanjung Perak Gudang Pungli

KABAR promosi jabatan yang akan dialami Kepala Kantor Imigasi Klas 1 Tanjung Perak, Eko Kuspriyanto SH., MH telah menjadi rahasia umum. Eko akan dipindahtugaskan ke Jakarta atau Jawa Barat, sekitar bulan Agustus-September. Konon dia akan menggantikan salah satu pimpinan kantor yang tengah masuk masa pensiun. Mayoritas koleganya sudah tahu, baik dari kalangan aparat hukum hingga para pelaku Bidang Usaha pengurusan paspor.

Secara institusi, kalau saja kabar ini benar terjadi, maka Eko Kuspriyanto merupakan Kepala Kantor Imigrasi pertama di Jawa Timur yang memimpin kantor tersingkat. Bagaimana tidak. Dia menempati tahta kepala kantor beralamat di Jl. Darmo Indah Baru itu hanya sekitar 14-15 bulanan, awal Juni 2009 hingga Agustus – September 2010.

Bagi kolega yang diuntungkan oleh gaya kebijakan Eko, promosi tersebut disebarkan sebagai hasil suksesnya dalam memimpin Imigrasi Tanjung Perak. Namun, tidak demikian buat kolega yang memiliki prinsip obyektif. Juga, bagi mereka yang merasa dirugikan oleh sistem kepemimpinan Eko. Promosi jabatan yang bakal dijalani mantan Kepala Kantor Imigrasi Palu itu, menurut mereka, sangat mengejutkan dan perlu dipertanyakan. Mengapa demikian.

ANTRIAN PEMOHON

Beberapa kolega yang berhasil ditemui di lapangan, menyatakan, kehadiran Eko Kuspriyanto pada awalnya diharapkan mampu melakukan perbaikan sistem kerja di Kantor Imigrasi Klas 1 Tanjung Perak. Pasalnya di akhir kepemimpinan Budi Santoso, kondisi kantor sangat amburadul. Banyak pungli terjadi di semua sistem. Mulai dari petugas loket sampai item pengurusan lain, seperti ruang wawancara dan foto. Sehingga membuat ribet pemohon sendiri atau pun para pekerja Badan Usaha (penjual jasa pengurusan paspor rekanan resmi setiap kantor imigrasi, red.)

DKI Pertahankan Mahkota Juara Kejurnas Inkai 2010

KEJUARAAN Nasional (Kejurnas) Institut Karate-do Indonesia (Inkai) 2010 telah selesai Minggu (28/2) lalu. Selama tiga hari pertarungan antar karateka andalan pengprov perguruan se-Indonesia di GOR Kertajaya Surabaya itu, ternyata peta kekuatan dua besar tidak berubah dari hasil Kejurnas dua tahun lalu. Peringkat satu atau juara umum tetap disandang oleh Kontingen DKI Jaya, sementara tuan rumah Jawa Timur harus iklas duduk di peringkat runner-up.

Kendati peringkat dua besar nasional tidak mengalami perubahan. Namun, terjadi selisih perolehan medali yang sangat signifikan. Jatim menempati peringkat runner-up dengan perolehan medali 10 emas, 9 perak, dan 11 perunggu, sementara DKI Jaya mempertahankan predikat juara umum dengan raihan medali 32 emas, 14 perak, dan 15 perunggu.

Kegagalan Jatim memenuhi ambisinya merebut predikat juara umum, menurut Atjuk Sukotjo -wakil sekretaris umum (Sekum) Inkai Jatim, lebih disebabkan oleh faktor non-teknik yang bersumber dari perubahan regulasi pertandingan yang mendadak dan dekat hari pelaksanaan. Sehingga banyak target medali emas yang berpotensi diraih Jatim, ternyata di atas tatame (matras pertarungan, red.) harus terbang ke kubu DKI Jaya atau dicuri daerah lain. Mengapa demikian.

Perubahan regulasi pertandingan yang ditetapkan PB sekitar 10 hari sebelum hari H pelaksanaan Kejurnas itu, ternyata sangat berpengaruh terhadap strategi yang telah dimatangkan tim Jatim sebagai tuan rumah. Salah satunya, dikatakan Atjuk, pengprov mengalami kesulitan dalam penyusunan ulang kelas yang diikuti atlet andalan. Sebab banyak atlet yang wajib naik kelas, karena faktor usia.

“Aturannya setiap kelas maksimal diikuti dua karateka daerah, tapi regulasi baru membuat satu kelas bisa terisi tiga hingga empat atlet. Sehingga Jatim harus melakukan kristalisasi, bahkan beberapa atlet potensial dititipkan ke daerah lain demi pembinaan,” ujar pria bertubuh subur ini.

Perubahan regulasi pertandingan yang dilakukan PB, menurut dia, menyangkut faktor pembatasan usia atlet untuk tampil di kelasnya. Awalnya PB memberi batasan kelahiran adalah Februari. Namun, keputusan tersebut diubah menjadi April dan ironisnya diubah lagi menjadi bulan Juli saat sepuluh hari jelang pelaksanaan waktu kejuaraan. Pertimbangan PB untuk persiapan Kejurnas Piala Mendagri yang digelar Juli 2010 di Makassar.

Wiwied Menebar Janji Menuai Kecaman

Profil Serie-2 Habis

SEPANJANG mengikuti kampanye pencitraan diri yang dilakukan

Bambang Prasetyo Widodo atau karib disapa Wiwied Soewandi, sepintas lalu sosok putra mantan Bupati Sidoarjo, Soewandi ini mampu memagis sebagian masyarakat yang dikunjungi. Sehingga dirinya pun jadi sosok calon bupati yang menjanjikan untuk membawa kemakmuran pada Kab. Sidoarjo.

Padahal semua janji-janjinya yang bernuansa keberpihakan pada wong cilik dengan wacana Tilik Deso, Noto Deso, Mbangun Kuto itu, hanyalah sebuah orasi politik hasil kecerdikan tim suksesnya. Targetnya kecilnya sekadar sebagai magis pengumpul suara dukungan untuk memuluskan ambisi pribadi dan golongan untuk menguasai Kab. Sidoarjo. Sedangkan target utamanya adalah “mengamankan” bisnis keluarga Bakrie yang terancam akibat tragedi sumur Banjar Panji (populer sebagai Tragedi Lumpur Lapindo, red.).

Strategi ambisius yang mendorong Wiwied dalam perebutan tahta W-1 itu terlihat dari skenario yang menggiringnya tampil. Kendati dia menegaskan, bahwa majunya sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada 2010 murni dari dorongan pribadi, yang ingin mempebaiki kondisi Sidoarjo yang tersuruk pada titik nadir perekonomian nasional itu.Secara psikologis sangatlah kontroversi dengan fakta yang mencengkeram dirinya saat ini.

Sebagai seorang pribadi, Wiwied adalah pejabat Direktur Operasional PT. Minarak Lapindo Jaya yang bertanggung jawab dalam proses pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Lapindo. Namun fakta membuktikan, hingga saat ini perusahaan juru bayar PT Lapindo Brantas itu tak mampu memenuhi kewajibannya. Pembayaran yang dilakukan selalu diulur-ulur tanpa rasa bersalah dan dosa. Padahal banyak korban Lumpur Lapindo itu kini menjadi keluarga mbabungan (keluarga yang hidup dengan status fakir miskin dan tak punya tempat tinggal).